DPRK Nagan Raya Serahkan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, Soroti Peningkatan Kinerja Seluruh OPD
Suka Makmue, 11 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nagan Raya Tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor DPRK Nagan Raya, Kamis (11/6/2026) pukul 11.30 hingga 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan.
Kegiatan dihadiri oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Keumangan, SH., MH., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRK, Sekretaris Daerah, para kepala SKPK, para asisten dan staf ahli Setdakab, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRK Nagan Raya menyampaikan berbagai rekomendasi strategis sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sektor pendidikan, DPRK mendorong efisiensi anggaran operasional, peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi guru, pemerataan tenaga pendidik hingga wilayah pelosok, serta penguatan kolaborasi dengan Majelis Pendidikan Daerah, komite sekolah, dan wali murid. Selain itu, pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal juga menjadi perhatian.
Pada bidang kesehatan, DPRK merekomendasikan peningkatan pelayanan puskesmas, optimalisasi pustu dan polindes, pembangunan ruang rawat inap puskesmas, peningkatan pengawasan obat dan disiplin pegawai, hingga pembenahan manajemen RSUD Sultan Iskandar Muda secara menyeluruh.
Untuk sektor infrastruktur, DPRK meminta agar pembangunan dan pengelolaan irigasi benar-benar mendukung produktivitas pertanian, mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meningkatkan penyediaan rumah layak huni, serta memperkuat layanan air bersih, sanitasi, dan utilitas dasar.
Di bidang ketertiban umum dan penegakan syariat, DPRK merekomendasikan peningkatan penegakan syariat Islam, penertiban aparatur sipil negara yang berada di luar kantor pada jam dinas, penataan pedagang kaki lima di bahu jalan, serta penertiban ternak liar.
Sementara itu, pada sektor sosial dan kebencanaan, DPRK meminta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, serta meningkatkan bantuan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Rekomendasi juga diberikan kepada sektor ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, pertanahan, pertanian, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, pariwisata, perdagangan dan industri, transmigrasi, syariat Islam, Baitul Mal, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), hingga Sekretariat Daerah Kabupaten.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian DPRK meliputi pengawasan pupuk bersubsidi, digitalisasi layanan administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa BTS, penguatan pembinaan UMKM, peningkatan promosi pariwisata berbasis digital, pelestarian budaya daerah, transparansi pengelolaan zakat, serta peningkatan koordinasi antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Melalui rapat paripurna ini, DPRK Nagan Raya menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LKPJ Bupati Tahun 2025. Selain melakukan evaluasi atas capaian kinerja pemerintah daerah, rekomendasi tersebut juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program sekaligus memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya.
Sumber :
Humas Polres Nagan Raya
